UNIVERSITAS LAMPUNG - ILMU KOMUNIKASI

Sifat masyarakat Indonesia yang majemuk tercermin dalam komposisi masyarakat didaerah Lampung, karena hampir semua etnis ada. Sejak tahun 1905 Lampung telah menjadi ajang integrasi antarsuku melalui pelaksanaan kolonisasi, yang kemudian pada tahun 1950-an berkembang menjadi program transmigrasi. Migrasi penduduk ke Lampung tidak hanya melalui koordinasi pemerintah saja, tetapi banyak juga yang secara spontan membentuk pemukiman-pemukiman baru.
Keanekaragaman suku dan budaya ini merupakan potensi pembangunan tersendiri apabila dibina dan diarahkan sesuai perencanaan yang matang. Dengan demikian, keanekaragaman suku dan budaya tersebut membutuhkan adanya sistem pendidikan yang multidisiplin guna memenuhi tuntutan pembangunan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Universitas Lampung sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, dengan pola ilmiah pokok yaitu pengembangan Wilayah Lahan Kering, berupaya ikut serta memenuhi tuntutan tersebut. Salah satunya adalah mendidik tenaga-tenaga muda dan potensial yang memiliki dasar-dasar pengetahuan kepemimpinan, pemerdayaan masyarakat, kebijakan publik, komunikasi, organisasi, bisnis dan manajemen, tata nilai serta perilaku perubahan masyarakat dengan segala dinamika serta permasalahannya. Untuk itu, Universitas Lampung bersama-sama dengan Pemerintah Daerah berusaha mengembangkan fakultas fakultas baru yang relevan dengan rencana pengembangan daerah. Salah satu fakultas yang relatif baru adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila mulai melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 90/KPTS/R/1983 tanggal 28 Desember 1983 tentang Panitia Pendirian Persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Disusul kemudian tanggal 21 Agustus 1984 terbit Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 103/DIKTI/Kep/1984 Tentang Jenis dan Jumlah Program Studi pada setiap jurusan dilingkungan Universitas Lampung. SK Dirjen Dikti inilah yang mengukuhkan keberadaan Program Studi Sosiologi dan Program Studi Ilmu Pemerintahan yang berada dalam lingkungan Fakultas Hukum sebagai induk persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oleh Karena itu mulai tahun akademik 1985/1986, persiapan FISIP Unila menerima mahasiswa baru melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) dan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru (SIPENMARU). Kepanitiaan pendirian FISIP ini disempurnakan dengan SK Rektor Unila Nomor: 85/KPTS/R/1986 tanggal 22 Oktober 1985 tentang Panitia Pembukaan Persiapan FISIP Unila. Panitia Persiapan ini dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah tanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Lampung. Tugas Panitia ditegaskan dengan SK Rektor Unila Nomor : 111/KPTS/R/1989 tanggal 29 Desember 1989, bahwa panitia bertugas dan bertanggup jawab melaksanakan:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
2. Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Pembinaan sivitas akademika;
5. Kegiatan pelayanan administrasi.

Adapun Ketua Persiapan FISIP Universitas Lampung adalah sebagai berikut:

1. Drs. A. Kantan Abdullah : 1985-1991
2. Drs. Abdul Kadir, M.S : 1991-1997

FISIP Unila resmi berdiri sebagai fakultas berdasar SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 15 November 1995 NomorL 0333/O/1995 tentang Pembukaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. FISIP terdiri dua program studi  yaitu Program Studi Sosiologi dan Program Studi Ilmu Pemerintahan. Berdasarkan SK Dirjen Dikti. Depdikbud RI Nomor: 37/DIKTI/Kep/1997 tanggal 27 Febuari 1997 maka statis Program Studi tersebut ditingkatkan menjadi jurusan. Pada tanggal 18 Maret 1997 terbit keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 49/DIKTI/Kep/1997 tentang Pembentukan Program Studi Ilmu Komunikasi. Dalam rangka memenuhi harapan masyarakat akan ketersediaan tenaga-tenaga terampil siap pakai, mulai tahun akademik 1998/1999 FISIP membuka program Diploma III (Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 211/DIKTI/Kep/1998): Program Studi Administrasi Perkantoran dan Sekretaris, Program Studi Hubungan Masyarakat (Humas), dan Program Studi Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi ( Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 3953/D/T/Kep/2001); Serta membuka Prorgram Ekstensi/Nonreguler (S.1) berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti nomor 28/DIKTI/Kep/2002 dan Keputusan Rektor Unila nomor 4596/J26/PP/2003, yaitu Program Studi Sosiologi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan Program Studi Ilmu Komunikasi. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1998 terbit Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 212/DIKTI/Kep/1998, tentang Pembentukan Program Studi Strata 1 (reguler): Ilmu Administrasi Negara dan Program Ilmu Adminstrasi Niaga/Bisnis. Pada Tanggal 8 Oktober 2012 terbit keputusan Mendikbud nomor: 352/E/2012 tentang Pembentukan Program Studi Strata 1 (Reguler): Ilmu Hubungan International.
Selanjutnya berdasrkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 2158A.2.1.2/KP/1997, tanggal 23 Januari 1997 diangkat Drs. M. Sofie Akrabi, M.A. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang pertama, Adapun masa kepemimpinan di FISIP Unila adalah:

1. Dekan Periode 1997-2000   : Drs. M. Sofie Akrabi, M.A.
2. Dekan Periode 2000-2004  : Prof. Dr. Bambang Sumitro, M.S.
3. Dekan Periode 2004-2008  : Drs. Hertanto, M.Si.
4. Dekan Periode 2008-2012   : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
5. Dekan Periode 2012-2016   : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
6. Dekan Periode 2016-2020   : Dr. Syarief Makhya
7. Dekan Periode 2020-2024 : Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

VISI

“Pada tahun 2025 Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unila menjadi SepuluhTerbaik di Indonesia”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesionaluntuk menghasilkan sarjana ilmu komunikasi yang memiliki etika, integritas tinggi, penguasaan ipteks, dinamis dan fleksibel dalam memenuhi tantangan global.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ipteks bidang komunikasi dalam mendorong terciptanya tatanan global komunikasi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan ipteks guna mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat.
4. Melakukan kerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah dan swasta di dalam negeri maupun luar negeri.

Tujuan